Politik Parokial: Dinamika dan Relevansinya dalam Sistem Politik

turkeconom.com —  Politik Parokial merupakan bentuk budaya politik yang ditandai dengan rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Dalam kerangka teori Almond dan Verba, politik parokial ditempatkan sebagai tingkat kultur politik terendah, di mana warga tidak memiliki ekspektasi politik dan tidak memahami bagaimana kebijakan dijalankan. Fenomena ini lazim muncul pada masyarakat tradisional yang belum terpapar sistem politik modern atau pada kelompok sosial yang akses politiknya sangat terbatas.

Dalam konteks negara demokrasi, politik parokial menjadi tantangan signifikan karena partisipasi publik merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi. Ketika warga tidak memahami peran mereka dalam proses politik, hubungan antara negara dan masyarakat menjadi tidak seimbang. Pemerintah dapat berjalan tanpa kontrol, sementara aspirasi masyarakat sulit tersalurkan.

Fenomena ini juga dapat muncul pada masyarakat urban modern. Meskipun akses informasi luas, sebagian masyarakat tetap memilih untuk tidak terlibat karena rasa tidak percaya, kelelahan politik, atau kurangnya efektivitas institusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik parokial tidak hanya berkaitan dengan keterbelakangan, tetapi juga dengan perilaku politik yang terbentuk dari pengalaman sosial.

Karakteristik Utama Politik Parokial dalam Struktur Sosial

Karakteristik politik parokial terlihat dari minimnya hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik. Mereka cenderung tidak memahami fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, masyarakat parokial tidak memiliki kepentingan terhadap isu publik dan tidak mengikuti proses politik seperti pemilu atau diskusi kebijakan.

Kelompok masyarakat yang berada dalam budaya politik parokial juga biasanya tidak memiliki identitas politik. Mereka tidak merasa menjadi bagian dari proses negara, dan sikap ini dapat berlangsung lintas generasi. Minimnya literasi politik turut memperkuat siklus politik parokial karena masyarakat tidak menyadari bahwa kebijakan publik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Dalam struktur sosial tertentu, politik parokial muncul akibat dominasi elite politik yang mengendalikan akses informasi. Ketika ruang partisipasi dibatasi, masyarakat sulit memperoleh pemahaman tentang hak-hak politik mereka. Situasi ini menciptakan hubungan yang subordinatif, di mana masyarakat hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang aktif.

Dinamika sosial-politik juga menunjukkan bahwa politik parokial dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti apatisme, keengganan berkonflik, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan budaya politik yang pasif, sehingga perubahan sosial menjadi sulit diwujudkan.

Faktor Penyebab Munculnya Politik Parokial dalam Masyarakat

Beberapa faktor utama yang melahirkan politik parokial meliputi pendidikan rendah, akses informasi terbatas, serta struktur kekuasaan yang tidak inklusif. Pendidikan politik memegang peran penting dalam membentuk perilaku politik. Ketika masyarakat tidak mendapat pendidikan kewarganegaraan yang memadai, mereka cenderung tidak memahami fungsi partisipasi politik.

Selain itu, distribusi informasi yang tidak merata menyebabkan kelompok tertentu terisolasi dari dinamika politik. Media massa memiliki peran penting dalam penyebaran informasi politik, tetapi akses yang terbatas membuat masyarakat tidak mampu memahami isu strategis. Akibatnya, mereka hanya mengikuti dinamika lokal tanpa memahami konteks politik nasional.

Faktor historis juga berpengaruh terhadap terbentuknya politik parokial. Daerah yang pernah mengalami konflik, represi politik, atau dominasi elite biasanya memiliki masyarakat yang cenderung menghindari aktivitas politik. Ketakutan terhadap otoritas menjadi faktor psikologis yang membentuk apatisme.

Terakhir, struktur ekonomi turut berperan. Masyarakat yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sering kali tidak memiliki waktu atau energi untuk mengikuti perkembangan politik. Ketimpangan ekonomi yang besar antara pusat dan daerah memperkuat kondisi ini.

Dampaknya terhadap Proses Demokrasi

Dampak paling signifikan dari politik parokial adalah melemahnya kualitas demokrasi. Ketika partisipasi publik rendah, proses pengambilan keputusan lebih banyak didominasi elite atau kelompok berkepentingan. Hal ini membuka ruang bagi praktik politik yang tidak akuntabel karena minimnya kontrol publik.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemerintah dibangun melalui partisipasi masyarakat. Politik parokial menyebabkan legitimasi tersebut melemah karena pemerintah tidak mewakili aspirasi seluruh lapisan warga. Kesenjangan politik pun semakin lebar, menciptakan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan.

Dampak lainnya adalah stagnasi pembangunan. Ketika masyarakat tidak berpartisipasi, kebutuhan dan masalah di tingkat lokal sulit teridentifikasi dengan baik. Pemerintah daerah dapat mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Ketidakterlibatan masyarakat juga memicu rendahnya transparansi anggaran dan maraknya praktik korupsi.

Pada tataran sosial, politik parokial dapat menurunkan rasa kepemilikan terhadap negara. Masyarakat yang tidak terlibat merasa bahwa kebijakan negara tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini berpotensi menciptakan jarak sosial yang semakin besar antara pemerintah dan warga.

Strategi Mengatasi Politik Parokial dan Mendorong Partisipasi Publik

Upaya mengatasi politik parokial memerlukan pendekatan multidimensi. Pendidikan politik menjadi langkah pertama yang harus diperkuat. Sekolah, lembaga masyarakat, dan media berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Literasi politik dapat dibangun melalui kurikulum yang relevan serta pelatihan kewarganegaraan.

Selain itu, pemerintah perlu menciptakan mekanisme partisipasi yang mudah diakses. Forum warga, musyawarah desa, dan platform digital dapat menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi. Ketika ruang partisipasi tersedia, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan lebih terdorong untuk terlibat.

Transparansi pemerintah juga menjadi faktor penting. Masyarakat lebih percaya kepada pemerintah yang terbuka terkait kebijakan, anggaran, serta proses pengambilan keputusan. Kepercayaan ini dapat menurunkan apatisme politik.

Terakhir, penguatan komunitas lokal merupakan strategi yang efektif. Komunitas memiliki peran dalam membangun solidaritas, meningkatkan kesadaran kolektif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap isu publik. Ketika komunitas aktif, budaya politik pun dapat berkembang lebih progresif.

Kesimpulan

Politik Parokial menggambarkan kondisi ketika masyarakat tidak terlibat dalam proses politik akibat minimnya pengetahuan, akses, atau motivasi. Fenomena ini merupakan tantangan nyata bagi sistem demokrasi karena menghambat partisipasi publik, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan menciptakan kesenjangan sosial.

Namun demikian, politik parokial juga membuka peluang perubahan melalui penguatan literasi politik, keterlibatan komunitas, serta transparansi pemerintah. Ketika masyarakat memahami peran mereka sebagai warga negara, proses demokrasi dapat berjalan lebih seimbang dan inklusif. Penguatan pendidikan politik dan akses informasi menjadi kunci untuk mengatasi budaya politik pasif serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik demokratis.

Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Asean Way sebagai Fondasi Kerja Sama Politik di Asia Tenggara