Pajak Bumi dan Bangunan
Ekonomi

Pajak Bumi dan Bangunan: Tarif, Cara Hitung dan Bayar

Sitii Konidin

JAKARTA, turkeconom.com – Bagi setiap pemilik properti di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Pada dasarnya, PBB adalah pungutan negara yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Selain itu, hasil dari pemungutan pajak ini menjadi sumber pendapatan daerah yang vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 12 Tahun 1994. Dengan demikian, regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur segala ketentuan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, hingga mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang PBB sangat penting bagi setiap wajib pajak.

Memasuki tahun 2025, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem perpajakan termasuk kemudahan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara digital. Lebih menarik lagi, berbagai insentif dan keringanan juga diberikan untuk meringankan beban masyarakat.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman tentang landasan hukum sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, regulasi yang mengatur PBB memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Regulasi yang Mengatur PBB

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan:

  • Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
  • Selanjutnya, UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU PBB
  • Kemudian, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  • Terakhir, Peraturan Daerah masing-masing wilayah untuk ketentuan teknis

Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki atau menguasai properti wajib memenuhi kewajiban perpajakan ini.

Objek yang dikenakan PBB meliputi:

  • Pertama, tanah berupa sawah, ladang, kebun, dan pekarangan
  • Selanjutnya, bangunan seperti rumah tinggal dan gedung bertingkat
  • Kemudian, jalan lingkungan dan jalan tol
  • Selain itu, kolam renang dan pagar mewah
  • Di samping itu, tempat olahraga dan galangan kapal
  • Terakhir, taman mewah dan tempat penampungan minyak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terbaru

Besaran tarif PBB mengalami penyesuaian sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam UU HKPD. Secara khusus, tarif maksimal ditetapkan sebesar 0,5 persen dari dasar pengenaan pajak.

Komponen Perhitungan

Untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan pemahaman tentang beberapa komponen penting. Dengan demikian, wajib pajak dapat memperkirakan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Komponen dalam perhitungan PBB:

  • Yang utama adalah NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak
  • Selain itu, NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
  • Kemudian, NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak
  • Di samping itu, persentase NJOP yang ditetapkan pemerintah daerah
  • Terakhir, tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku

Rumus Perhitungan PBB

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti formula standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, memahami rumus ini akan membantu wajib pajak menghitung estimasi pajak terutang.

Langkah menghitung PBB:

  • Pertama, tentukan NJOP Bumi dengan mengalikan luas tanah dengan harga per meter
  • Selanjutnya, hitung NJOP Bangunan dengan mengalikan luas bangunan dengan harga per meter
  • Kemudian, jumlahkan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan untuk mendapat NJOP total
  • Setelah itu, kurangi dengan NJOPTKP untuk mendapat NJOP untuk perhitungan
  • Lalu, kalikan dengan persentase NJKP sesuai ketentuan daerah
  • Terakhir, kalikan hasilnya dengan tarif pajak yang berlaku

Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Online

Kemajuan teknologi digital membuat pembayaran PBB semakin mudah dan praktis. Dengan kata lain, wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak atau bank untuk melunasi kewajiban.

Melalui Mobile Banking

Hampir semua bank besar di Indonesia menyediakan fitur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui aplikasi mobile banking. Oleh karena itu, berikut panduan umum pembayarannya.

Langkah bayar PBB via mobile banking:

  • Pertama, login ke aplikasi mobile banking yang digunakan
  • Selanjutnya, pilih menu Pembayaran atau Pajak
  • Kemudian, pilih opsi PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan
  • Setelah itu, masukkan Nomor Objek Pajak dan tahun pajak
  • Di samping itu, periksa detail tagihan yang muncul di layar
  • Terakhir, konfirmasi dan masukkan PIN untuk menyelesaikan pembayaran

Melalui E-Commerce

Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli juga menyediakan layanan pembayaran PBB. Dengan demikian, wajib pajak memiliki lebih banyak pilihan kanal pembayaran.

Cara bayar melalui marketplace:

  • Pertama, buka aplikasi e-commerce pilihan
  • Selanjutnya, cari menu Tagihan atau Pajak PBB
  • Kemudian, pilih wilayah dan masukkan NOP
  • Selain itu, verifikasi detail tagihan yang tampil
  • Terakhir, pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi

Melalui Website Pajak Daerah

Beberapa daerah menyediakan portal pajak online untuk memudahkan warga mengakses informasi dan melakukan pembayaran. Secara khusus, DKI Jakarta memiliki website pajakonline.jakarta.go.id yang menyediakan layanan e-SPPT.

Tips Menghindari Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Keterlambatan pembayaran PBB akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Oleh karena itu, penting untuk memahami strategi agar terhindar dari beban tambahan ini.

Memahami Jatuh Tempo

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan wajib dilunasi paling lambat enam bulan sejak diterbitkannya SPPT. Dengan kata lain, wajib pajak memiliki waktu cukup panjang untuk mempersiapkan dana.

Tips menghindari keterlambatan:

  • Pertama, catat tanggal jatuh tempo segera setelah menerima SPPT
  • Selanjutnya, sisihkan dana khusus untuk pembayaran pajak
  • Kemudian, manfaatkan reminder atau pengingat di smartphone
  • Selain itu, bayar lebih awal untuk menghindari lupa
  • Terakhir, simpan bukti pembayaran dengan baik

Mengecek Tagihan Secara Berkala

Pengecekan tagihan PBB secara rutin membantu wajib pajak memantau status pembayaran. Oleh karena itu, manfaatkan layanan digital untuk kemudahan akses informasi.

Cara cek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan:

  • Pertama, akses website pajak daerah atau aplikasi mobile banking
  • Selanjutnya, masukkan NOP untuk melihat detail tagihan
  • Kemudian, periksa apakah ada tunggakan tahun sebelumnya
  • Selain itu, unduh e-SPPT untuk dokumentasi
  • Terakhir, hubungi kantor pajak jika ada ketidaksesuaian data

Insentif dan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah daerah kerap memberikan insentif untuk meringankan beban wajib pajak. Secara spesifik, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung daya beli masyarakat.

Pembebasan PBB

Beberapa daerah memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan untuk kategori tertentu. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah tidak terlalu terbebani.

Contoh kebijakan pembebasan di DKI Jakarta 2025:

  • Pertama, pembebasan 100 persen untuk rumah tapak dengan NJOP maksimal 2 miliar rupiah
  • Selanjutnya, pembebasan untuk rusun dengan NJOP maksimal 650 juta rupiah
  • Kemudian, pengurangan 50 persen bagi wajib pajak yang SPPT 2024 nihil
  • Selain itu, pembatasan kenaikan maksimal 50 persen dari tahun sebelumnya
  • Terakhir, pembebasan sanksi untuk pembayaran periode tertentu

Keringanan Pembayaran

Selain pembebasan, keringanan pokok pajak juga diberikan untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, manfaatkan periode promo untuk menghemat pengeluaran.

Jenis keringanan yang tersedia:

  • Pertama, diskon 10 persen untuk pembayaran di awal periode
  • Selanjutnya, keringanan 5 persen untuk PBB tahun berjalan
  • Kemudian, potongan hingga 50 persen untuk tunggakan tahun lama
  • Selain itu, pembebasan denda keterlambatan periode tertentu
  • Terakhir, cicilan untuk tagihan dengan nominal besar

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pembangunan

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibayarkan wajib pajak berkontribusi pada kemajuan wilayah.

Kontribusi untuk Infrastruktur

Pendapatan dari PBB dialokasikan untuk berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, membayar pajak tepat waktu adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Penggunaan dana PBB untuk:

  • Pertama, pembangunan dan pemeliharaan jalan
  • Selanjutnya, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan
  • Kemudian, pengelolaan sampah dan kebersihan kota
  • Selain itu, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau
  • Terakhir, peningkatan layanan publik lainnya

Kesimpulan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi setiap pemilik properti sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan memahami dasar hukum, tarif terbaru, serta cara menghitung dan membayar PBB secara online, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah dan tepat waktu. Selain itu, berbagai insentif dan keringanan yang diberikan pemerintah daerah semakin meringankan beban masyarakat dalam melunasi pajak properti.

Secara keseluruhan, kemudahan pembayaran PajakBumidanBangunan melalui mobile banking, e-commerce, dan portal pajak online membuat tidak ada lagi alasan untuk menunda kewajiban perpajakan. Meskipun tarif dan ketentuan berbeda di setiap daerah, prinsip dasar penghitungan dan pembayaran tetap sama sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku di wilayahnya.

Baca juga konten dengan artikel terkait tentang:  Ekonomi

Baca juga artikel lainnya: Ekonomi Olahraga: Potensi, Dampak, dan Arah Kebijakan

Author