Disorientasi Kultural Indonesia: Saat Arah Budaya dan Politik

Jakarta, turkeconom.com – Di satu sore yang agak mendung di Jakarta, saya duduk di warung kopi langganan dekat kantor dan mendengar obrolan dua mahasiswa yang tengah diskusi soal politik kampus. Salah satu dari mereka nyeletuk, “Lihat aja, semua serba absurd sekarang. Nilai-nilai lokal kita ditinggalin, politik malah jadi panggung meme dan drama.”

Kalimat itu terus terngiang di kepala saya.

Fenomena itu punya nama: Disorientasi Kultural Indonesia. Dalam konteks Indonesia, istilah ini semakin relevan. Ini bukan sekadar perbedaan selera fashion atau budaya pop. Ini adalah ketidaksinkronan antara identitas budaya bangsa dengan arah kebijakan dan atmosfer politik.

Indonesia yang sejak lama dibentuk oleh kearifan lokal, keberagaman, dan prinsip gotong royong, kini seperti kehilangan arah. Dalam banyak momen, politik terasa asing dari nilai budaya kita sendiri. Bahkan dalam perdebatan kebangsaan pun, terkadang lebih terasa sebagai pertarungan ego dan citra, bukan dialog nilai.

Disorientasi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Seperti jamur di dinding rumah—tak terlihat, tapi menggerogoti struktur dari dalam.

Akar Permasalahan: Dari Transisi Reformasi Hingga Gelombang Globalisasi

Untuk memahami kenapa Indonesia mengalami Disorientasi Kultural Indonesia, kita perlu melihat sejarah politik dan sosialnya secara lebih utuh.

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia masuk era keterbukaan yang belum pernah ada sebelumnya. Politik jadi lebih demokratis, kebebasan berbicara meluas, dan arus informasi mengalir deras. Tapi seperti anak muda yang baru bebas setelah lama dikurung, bangsa ini agak limbung.

Di masa Orde Baru, semua seragam. Ada satu narasi tunggal soal budaya: Pancasila, keberagaman, pembangunan. Tapi banyak dari narasi itu dipaksakan, bukan dipahami. Lalu, Reformasi datang dan membuka segalanya—baik dan buruk.

Globalisasi digital ikut mempercepat disorientasi ini. Nilai-nilai dari luar masuk lewat TikTok, Netflix, YouTube, dan tren meme. Bukan berarti itu buruk, tapi ketika budaya lokal tak lagi dijaga, kita bisa kehilangan arah kompas kita sendiri.

Politik pun ikut berubah. Dulu, kampanye berisi visi-misi panjang soal pertanian, industri, dan etika. Sekarang? Kadang cukup gimmick, gaya bicara lucu, atau frasa viral. Nilai Disorientasi Kultural Indonesia kita—seperti sopan santun, musyawarah, atau rasa hormat—tergeser oleh kecepatan klik dan kekuatan narasi tunggal.

Tak heran, banyak anak muda mulai bertanya: “Apa sih sebenarnya budaya Indonesia hari ini? Apakah benar milik kita atau sudah terseret tren global?”

Politik Identitas, Polarisasi, dan Kerapuhan Budaya

Salah satu gejala paling mencolok dari disorientasi kultural Indonesia adalah meningkatnya politik identitas.

Di banyak pemilu, yang ditonjolkan bukan lagi ide atau solusi, tapi “siapa kamu”—suku, agama, asal daerah. Padahal, bangsa ini berdiri atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tapi realitanya, politik justru sering memperuncing perbedaan demi menang suara.

Contoh paling nyata adalah Pilkada Jakarta 2017. Isu SARA digunakan secara terang-terangan. Dan polarisasi itu masih terasa bahkan bertahun-tahun setelahnya. Masyarakat terbelah bukan karena beda pendapat sehat, tapi karena identitas Disorientasi Kultural Indonesia  dipakai sebagai alat perang politik.

Ini adalah bentuk pergeseran nilai dari yang inklusif ke eksklusif, dari kolaboratif ke kompetitif. Budaya asli kita yang seharusnya jadi jembatan malah dijadikan pembatas. Politik jadi panggung adu kuat, bukan forum mencari titik temu.

Dampaknya?

• Rasa percaya antarwarga menurun.

• Diskusi publik jadi medan saling serang.

• Institusi adat dan lokal kehilangan otoritas sosial.

Dan ironisnya, semua ini terjadi justru di tengah era yang katanya “paling terbuka dan demokratis”.

Anak Muda dan Perebutan Narasi: Harapan di Tengah Kebingungan

Tapi tunggu dulu. Apakah ini berarti semua sudah terlambat? Tidak juga. Karena di balik Disorientasi Kultural Indonesia, ada satu elemen yang justru tumbuh subur: kesadaran baru anak muda.

Generasi Z dan milenial, yang tumbuh di tengah dualitas budaya lokal dan global, mulai menyadari satu hal penting: kita butuh koneksi akar. Muncul gerakan lokal yang merayakan budaya, kampanye digital yang mengangkat identitas asli, dan komunitas yang aktif memadukan nilai tradisi dengan aktivisme modern.

Contohnya:

• Gerakan literasi lokal digital yang mengangkat sejarah desa lewat Instagram dan YouTube.

• Komunitas eco-village yang memadukan nilai adat dan keberlanjutan.

• Podcast seperti Suraloka dan Asumsi Bersama yang menggali makna budaya dalam konteks kekinian.

Politik juga mulai tersentuh. Banyak calon legislatif muda yang tidak hanya bicara “muda dan digital,” tapi juga memikirkan pelestarian nilai lokal. Bahkan dalam konten kampanye, mulai muncul narasi tentang pentingnya budaya sebagai fondasi kebijakan publik.

Ini menunjukkan bahwa kultur tidak harus jadi korban zaman, tapi bisa jadi fondasi masa depan—kalau kita mau memahaminya dengan jujur dan mengadaptasinya dengan cerdas.

Kesimpulan: Meretas Jalan Baru Politik Berbasis Budaya

Disorientasi kultural Indonesia memang nyata. Tapi bukan kiamat. Ia adalah sinyal—bahwa kita perlu berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya: “Apa sebenarnya yang membuat kita Indonesia?”

Bukan sekadar baju adat saat 17-an. Bukan cuma batik saat upacara. Tapi nilai—tentang gotong royong, kesetaraan, musyawarah, dan rasa malu ketika menyakiti yang lemah.

Politik seharusnya jadi cerminan nilai itu, bukan sekadar kompetisi kuasa. Saat politik kehilangan nilai budaya, ia jadi hampa. Tapi saat ia terhubung dengan akar Disorientasi Kultural Indonesia, ia bisa jadi alat transformatif—yang membangun, menyatukan, dan memperbaiki.

Jadi, langkah ke depan adalah bukan kembali ke masa lalu, tapi membawa nilai masa lalu untuk menavigasi masa depan.

Sebagai penutup: jika hari ini kamu merasa bingung dengan arah bangsa—santai, kamu tidak sendirian. Tapi jangan diam. Tulis, bicara, pilih, dan rawat nilai. Karena politik bukan milik elit. Ia milik kita. Dan budaya bukan barang museum. Ia hidup—sepanjang kita menjaga dan memperjuangkannya.

Baca Juga Artikel dari: Sejarah Politik Indonesia: Teriakan Merdeka ke Demokrasi Digital

Baca Juga Konten dengan Artikel Terkait Tentang: Politik