Pendapatan Per Kapita: Kesejahteraan Bangsa atau Ilusi Statistik?

Jakarta, turkeconom.com – Di balik euforia headline seperti “Pendapatan Per Kapita Indonesia Tembus USD 5.000!” tersembunyi pertanyaan besar: benarkah hidup rakyat makin sejahtera?

Saya masih ingat satu momen di warung kopi belakang kantor redaksi tahun lalu. Seorang bapak tua yang rajin baca koran menatap saya dengan heran setelah membaca berita ekonomi pagi itu. “Katanya pendapatan kita naik, tapi saya masih makan nasi sama garam,” katanya, setengah bercanda, setengah getir.

Dan saya pikir—itulah cermin dari salah satu masalah paling mendasar dalam memahami istilah ekonomi: kita terpukau oleh angka, tapi lupa bahwa angka hanyalah representasi statistik, bukan kehidupan nyata.

Pendapatan per kapita, secara teknis, adalah total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Misalnya, jika Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah Rp20.000 triliun dan jumlah penduduk 280 juta jiwa, maka pendapatan per kapita adalah sekitar Rp71 juta per tahun.

Namun, itu bukan berarti semua orang benar-benar mengantongi Rp71 juta setahun. Tidak. Di sinilah letak jebakannya.

Angka ini adalah rata-rata, bukan median. Kalau satu orang punya Rp10 miliar dan sembilan lainnya punya Rp0, maka rata-rata tiap orang punya Rp1 miliar. Tapi kenyataannya, hanya satu yang kaya. Inilah alasan mengapa pendapatan per kapita sering menutupi ketimpangan sosial.

Mengurai Konsep Ekonomi di Balik Statistik

Sebagai indikator makroekonomi, pendapatan per kapita sering dipakai untuk membandingkan tingkat kemakmuran antarnegara. Semakin tinggi angkanya, semakin ‘makmur’ negara itu dianggap. Tapi tunggu dulu, bukankah kemakmuran itu bukan soal uang semata?

Mari kita bicara soal kualitas hidup. Ada negara-negara seperti Bhutan yang lebih memilih indikator kebahagiaan nasional bruto (Gross National Happiness) daripada sekadar angka ekonomi. Di negara-negara Nordik, pendapatan per kapita memang tinggi, tapi itu dibarengi dengan sistem jaminan sosial yang kokoh: pendidikan gratis, layanan kesehatan mumpuni, hingga transportasi umum yang manusiawi.

Kembali ke Indonesia, kita harus jujur bertanya: Apakah peningkatan pendapatan per kapita disertai dengan peningkatan akses pendidikan? Infrastruktur kesehatan? Lapangan pekerjaan yang layak? Jika jawabannya belum, maka angka itu hanyalah ilusi statistik.

Sebagai jurnalis, saya pernah mewawancarai analis Bappenas yang menyebutkan, “Kadang kami frustrasi menjelaskan ke publik bahwa naiknya pendapatan per kapita belum tentu dirasakan secara merata.”

Ketimpangan dan Jurang Ekonomi yang Melebar

Salah satu isu utama dalam membedah pendapatan per kapita adalah Gini ratio, indikator ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika Gini ratio tinggi, artinya ketimpangan semakin parah. Pendapatan per kapita boleh naik, tapi jurang antara si kaya dan si miskin juga ikut menganga.

Contoh nyata? Tengok kawasan elite SCBD yang kontras dengan permukiman padat di kampung pinggiran Jakarta. Dua dunia dalam satu kota.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini ratio Indonesia sempat mencapai 0,41 pada 2014 dan perlahan turun menjadi 0,38 pada 2023. Tapi angka itu masih jauh dari ideal. Banyak ekonom menilai bahwa angka 0,30 ke bawah adalah cerminan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Saat saya bertugas ke Kalimantan Tengah beberapa bulan lalu, saya bertemu seorang guru honorer di daerah terpencil. Gajinya Rp400 ribu sebulan. Bandingkan dengan seorang eksekutif muda di pusat kota yang bisa mendapat Rp40 juta dalam waktu yang sama. Apakah mereka tinggal di negara yang sama?

Pendapatan Per Kapita dan Peringkat Global

Meski penuh kontroversi, pendapatan per kapita tetap menjadi alat ukur penting dalam peringkat global. World Bank membagi negara dalam empat kategori: berpendapatan rendah, menengah bawah, menengah atas, dan tinggi.

Pada 2024, Indonesia resmi masuk kelompok upper-middle income countries, setelah pendapatan per kapita naik di atas USD 4.500. Pemerintah menyambut ini sebagai kemenangan. Tapi publik… sebagian besar justru bingung.

“Masa sih kita negara menengah ke atas, jalan di kampung saya aja masih becek,” keluh seorang sopir angkot di Bekasi yang saya temui.

Inilah kritik utama: apa gunanya prestasi statistik bila tidak terasa dalam keseharian rakyat?

Peningkatan angka memang bisa berarti ekonomi tumbuh, investasi meningkat, ekspor membaik. Tapi bila hanya tersentralisasi di kelompok tertentu—misalnya industri tambang atau teknologi—rakyat kecil tidak akan kebagian “kue pembangunan”.

Menuju Pemahaman yang Lebih Manusiawi

Lalu bagaimana sebaiknya kita memahami pendapatan per kapita? Jawabannya: jangan dilihat secara tunggal. Gunakan bersama indikator lain seperti:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

• Gini Ratio

• Tingkat pengangguran terbuka

• Tingkat kemiskinan absolut dan relatif

• Kualitas layanan publik

Kita juga harus mendorong pemerintah dan media untuk lebih transparan dan kontekstual dalam menyampaikan data ekonomi. Jangan hanya menyoroti angka besar tanpa menjelaskan dampaknya di lapangan.

Dan buat masyarakat, edukasi ekonomi harus disebarluaskan. Jangan biarkan istilah seperti “pendapatan per kapita” menjadi jargon yang jauh dari realitas hidup. Harus ada narasi yang lebih manusiawi, lebih membumi, dan tidak sekadar teknokratik.

Seperti kata seorang aktivis ekonomi rakyat yang saya temui di Yogyakarta, “Yang kami butuhkan bukan sekadar angka per kapita. Kami butuh keadilan yang bisa dirasakan, bukan cuma dihitung.”

Penutup: Angka Tak Akan Pernah Cukup

Pendapatan per kapita hanyalah satu potong dari puzzle besar bernama kesejahteraan. Ia bisa memotret gambaran kasar, tapi tidak akan pernah menangkap detail kehidupan rakyat satu per satu. Untuk itu, kita butuh lebih dari statistik.

Kita butuh cerita. Cerita tentang petani yang bisa menyekolahkan anaknya. Tentang buruh yang bisa punya rumah layak. Tentang UMKM yang bisa berkembang tanpa takut digusur.

Karena pada akhirnya, kesejahteraan sejati bukan soal angka. Tapi tentang rasa aman, harga diri, dan harapan.

Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Ekonomi

Baca Juga Artikel Dari: Neraca Transaksi: Panduan Lengkap Memahami Aliran Ekonomi Suatu Negara

Berikut Website Referensi: wdbos