Kebijakan Fiskal Ekonomi: Instrumen Pemerintah Menjaga Stabilitas

Jakarta, turkeconom.com – Bayangkan negara sebagai sebuah rumah tangga besar, dan pemerintah sebagai orang tua yang mengatur pengeluaran dan pemasukan. Di sinilah Kebijakan Fiskal Ekonomi mengambil peran penting. Ia adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk mengelola pendapatan (revenue) dan pengeluaran (spending) demi menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Secara teknis, Kebijakan Fiskal Ekonomi mencakup dua sisi utama:

• Pendapatan negara, terutama dari pajak (PPh, PPN, cukai, bea, dan lainnya).

• Belanja negara, seperti pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, subsidi, hingga program bantuan sosial.

Jadi, ketika kamu mendengar pemerintah menaikkan anggaran bantuan pangan, memberi insentif pajak kendaraan listrik, atau memangkas belanja kementerian tertentu, itu semua bagian dari Kebijakan Fiskal Ekonomi.

Di Indonesia, otoritas utama yang menyusun dan mengatur kebijakan ini adalah Kementerian Keuangan, khususnya melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, keputusan besar tetap bermuara pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dibahas dan disahkan bersama DPR setiap tahunnya.

Kebijakan Fiskal Ekonomi bersifat sangat strategis, karena menyangkut kepercayaan investor, daya beli masyarakat, hingga persepsi ekonomi nasional di mata internasional. Ketika pandemi COVID-19 merebak, kebijakan fiskal-lah yang jadi “perisai” utama untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Jenis Kebijakan Fiskal Ekonomi dan Peranannya dalam Ekonomi

Kalau kamu pikir Kebijakan Fiskal Ekonomi itu satu arah, tunggu dulu. Ada dua jenis pendekatan utama dalam kebijakan ini—dan masing-masing punya dampak yang sangat berbeda pada ekonomi.

1. Kebijakan Fiskal Ekonomi Ekspansif

Tujuannya: mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ciri khasnya adalah:

• Menambah belanja negara, misalnya pembangunan infrastruktur besar-besaran.

• Menurunkan pajak, untuk meningkatkan konsumsi dan investasi.

Kapan dipakai? Biasanya saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Pemerintah perlu menyuntikkan uang ke masyarakat dan sektor produktif agar ekonomi tetap bergerak.

Contohnya:

• Saat pandemi 2020–2021, pemerintah Indonesia menggelontorkan ratusan triliun dalam bentuk Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

• Subsidi UMKM, BLT (Bantuan Langsung Tunai), hingga insentif untuk industri pariwisata masuk dalam kategori ini.

2. Kebijakan Fiskal Ekonomi Kontraktif

Tujuannya: mengendalikan inflasi atau defisit anggaran.

Langkah yang diambil:

• Mengurangi belanja negara

• Menaikkan tarif pajak tertentu

Kapan digunakan? Saat ekonomi terlalu panas, misalnya inflasi terlalu tinggi akibat konsumsi berlebihan.

Misalnya, jika pertumbuhan ekonomi sangat tinggi tetapi menyebabkan lonjakan harga dan defisit membengkak, maka pemerintah bisa menaikkan pajak barang mewah dan menunda proyek-proyek non-esensial.

Keduanya punya peran masing-masing, dan seringkali bergantian digunakan sesuai siklus ekonomi yang sedang berjalan. Sama seperti ketika kamu menyesuaikan pengeluaran pribadi saat penghasilan naik atau turun.

Dampak Langsung dan Tidak Langsung Kebijakan Fiskal Ekonomi bagi Masyarakat

Kebijakan Fiskal Ekonomi mungkin terdengar abstrak. Tapi sebenarnya, dampaknya sangat konkret dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dampak Langsung:

1. Perubahan Harga Barang dan Pajak
   Ketika pajak PPN naik, harga barang konsumsi pun ikut naik. Misalnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% di tahun 2022 berdampak langsung ke biaya belanja bulanan.

2. Bantuan Sosial dan Subsidi
   BLT, subsidi listrik, bantuan iuran BPJS Kesehatan—semua berasal dari alokasi anggaran fiskal.

3. Pembangunan Infrastruktur
   Jalan tol, jembatan, bandara baru, hingga jaringan air bersih di desa—semuanya dibiayai lewat belanja pemerintah.

Dampak Tidak Langsung:

1. Lapangan Kerja Baru
   Ketika belanja negara meningkat untuk proyek fisik, sektor konstruksi dan turunannya menyerap banyak tenaga kerja.

2. Daya Beli Meningkat
   Insentif pajak dan bantuan sosial memperbesar uang beredar di tangan masyarakat, mendorong konsumsi rumah tangga.

3. Stabilitas Ekonomi
   Ketika Kebijakan Fiskal Ekonomi dikelola baik, inflasi tetap terkontrol, nilai tukar stabil, dan investor merasa aman menanam modal.

Fikri, seorang ojek online di Semarang, mengaku sangat terbantu saat pemerintah memberikan subsidi minyak goreng pada 2022. “Saya gak ngerti itu Kebijakan Fiskal Ekonomi atau apa. Tapi yang pasti waktu itu dapur saya tetap ngebul meski harga lagi naik semua,” katanya.

Tantangan dan Dinamika Implementasi Kebijakan Fiskal Ekonomi di Indonesia

Tidak ada kebijakan yang berjalan tanpa tantangan, apalagi yang skalanya sebesar fiskal. Di Indonesia, pelaksanaan Kebijakan Fiskal Ekonomi menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks.

1. Penerimaan Pajak Masih Terbatas

Rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10–12% terhadap PDB, tergolong rendah dibandingkan negara tetangga. Artinya, kemampuan fiskal terbatas untuk menggerakkan ekonomi.

Penyebabnya:

• Basis pajak yang sempit

• Tingkat kepatuhan masih rendah

• Banyak pelaku ekonomi informal yang belum tersentuh pajak

2. Efektivitas Belanja Pemerintah

Masalah klasik seperti serapan anggaran yang rendah, penundaan proyek, atau belanja yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi. Belanja besar tidak selalu berarti hasil besar.

Contoh nyata adalah kasus pembangunan infrastruktur yang mangkrak atau distribusi bantuan sosial yang tidak merata di beberapa daerah.

3. Beban Subsidi

Subsidi BBM, listrik, dan pupuk masih menyedot anggaran besar. Meskipun penting untuk menjaga daya beli, subsidi juga bisa menimbulkan distorsi harga dan membebani APBN jika tidak dikelola dengan cermat.

4. Ketergantungan pada Utang

Untuk menutup defisit, pemerintah sering mengandalkan penerbitan surat utang negara (SBN). Meski saat ini rasio utang masih di bawah batas aman (sekitar 38–40% terhadap PDB), tetap saja perlu waspada agar tidak menimbulkan krisis di masa depan.

Namun, perlu dicatat bahwa utang untuk investasi produktif (seperti infrastruktur atau pendidikan) adalah hal yang lazim dan diperbolehkan sepanjang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Masa Depan Kebijakan Fiskal Ekonomi: Inklusif, Hijau, dan Digital

Melihat tren global dan kondisi pascapandemi, arah Kebijakan Fiskal Ekonomi di Indonesia dan dunia akan mengalami beberapa pergeseran besar.

1. Fokus pada Inklusi Sosial

Pemerintah akan semakin banyak mengalokasikan belanja untuk kelompok rentan:

• Program perlindungan sosial berkelanjutan

• Pendidikan gratis dan beasiswa vokasi

• Kesehatan masyarakat dan asuransi semesta

Kebijakan Fiskal Ekonomi tidak lagi hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal keadilan dan pemerataan.

2. Transisi Energi dan Pembangunan Hijau

Pemerintah mulai menggeser belanja ke arah yang lebih ramah lingkungan. Contohnya:

• Insentif pajak untuk kendaraan listrik

• Pengurangan subsidi BBM fosil

• Anggaran khusus untuk ketahanan iklim dan energi terbarukan

Ini dikenal sebagai fiskal hijau (green fiscal policy) yang mendukung ekonomi rendah karbon.

3. Digitalisasi Sistem Pajak dan Anggaran

Dengan transformasi digital, sistem fiskal akan makin transparan dan efisien:

• e-Faktur, e-Bupot, e-Samsat untuk pelaporan dan pembayaran pajak

• e-Monitoring belanja proyek daerah

• Integrasi data dari kementerian dan pemda

Langkah ini bukan hanya untuk mencegah kebocoran, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Jakarta pernah menulis, “Di masa depan, pahlawan negara bukan cuma tentara atau guru. Tapi juga analis fiskal yang bisa jaga APBN tetap waras.” Ungkapan itu memang terdengar sederhana, tapi penuh makna.

Penutup: Kebijakan Fiskal Ekonomi Adalah Napas Ekonomi yang Tak Terlihat Tapi Terasa

Ketika kita bicara soal ekonomi nasional, Kebijakan Fiskal Ekonomi bukan sekadar teori di buku atau angka dalam APBN. Ia adalah denyut kehidupan sistem ekonomi—mengalir dari pusat kota ke desa-desa, dari infrastruktur raksasa hingga bantuan untuk warung kecil.

Di tangan yang tepat, Kebijakan Fiskal Ekonomi bisa menjadi alat luar biasa untuk membangun bangsa: menyeimbangkan kepentingan rakyat dan negara, mendorong keadilan sosial, serta menciptakan masa depan yang tangguh dan inklusif.

Sebagai warga negara, kita pun punya peran. Dengan memahami bagaimana kebijakan fiskal bekerja, kita bisa lebih bijak menyuarakan kritik, memberi masukan, dan ikut menjaga akuntabilitas anggaran negara.

Karena pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar soal uang. Tapi soal kepercayaan, keseimbangan, dan keberlanjutan hidup bersama.

Baca Juga Konten dengan Artikel Terkait Tentang: Ekonomi

Baca Juga Artikel dari: Defisit Fiskal: Ancaman atau Peluang?