Kebijakan Hukum Nasional: Pembaruan Sistem Hukum Indonesia
Jakarta, turkeconom.com – Bicara soal kebijakan hukum nasional, berarti kita sedang membicarakan tulang punggung sistem keadilan sebuah negara.
Di balik setiap aturan yang berlaku, ada serangkaian kebijakan besar yang menentukan arah, visi, dan cita-cita hukum yang ingin dicapai bangsa ini.
Namun, apa sebenarnya makna kebijakan hukum nasional bagi Indonesia?
Secara sederhana, ia adalah strategi dan arah pembangunan hukum yang disusun oleh negara untuk menciptakan sistem hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Bukan sekadar kumpulan undang-undang, tapi panduan besar tentang bagaimana hukum harus hidup dan berfungsi di tengah masyarakat yang terus berubah.
Kalau ditarik ke sejarah, gagasan tentang kebijakan hukum nasional sebenarnya sudah muncul sejak awal kemerdekaan.
Para pendiri bangsa memahami bahwa hukum bukan hanya alat untuk mengatur, tapi juga sarana untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan.
Itulah sebabnya, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”
Artinya sederhana tapi dalam:
Negara ini berdiri di atas hukum, bukan di atas kehendak individu atau golongan.
Tapi, di lapangan, mewujudkan prinsip itu bukan hal mudah.
Dari reformasi politik, dinamika ekonomi, hingga gesekan sosial, semua memberi dampak besar terhadap bagaimana kebijakan hukum dijalankan.
Karenanya, kebijakan hukum nasional tidak bisa statis — ia harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan global.
Seperti kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, “Hukum tidak boleh tertinggal dari masyarakat yang diaturnya. Begitu hukum berhenti, keadilan pun mandek.”
Arah dan Landasan Kebijakan Hukum Nasional
Kebijakan hukum nasional Indonesia tidak dibangun secara sembarangan.
Ada kerangka filosofis, konstitusional, dan ideologis yang menjadi pondasinya.
Setiap kebijakan, baik di bidang pidana, perdata, maupun tata negara, harus berpijak pada dasar-dasar ini agar tetap berada di jalur Pancasila dan UUD 1945.
1. Landasan Filosofis: Pancasila sebagai Jiwa Hukum Nasional
Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan sumber dari segala sumber hukum.
Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa yang terkandung di dalamnya menjadi roh bagi setiap kebijakan hukum nasional.
Misalnya, sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntut agar setiap aturan hukum tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial — yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Artinya, hukum tidak boleh kaku, melainkan harus melihat konteks sosial dan dampaknya pada rakyat kecil.
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah peta utama dalam pembentukan kebijakan hukum nasional.
Dari sini lahir prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (equality before the law), dan perlindungan hak asasi manusia.
Pasal 27 Ayat (1) bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya hukum dan pemerintahan.
Sementara Pasal 28D Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil.
Kedua pasal ini menjadi jangkar moral bagi pembuat kebijakan hukum nasional agar tidak melahirkan hukum yang diskriminatif atau berpihak pada kelompok tertentu.
3. Landasan Sosiologis: Kebutuhan Masyarakat
Kebijakan hukum nasional harus mencerminkan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.
Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah rakyat, bukan hanya tertulis di atas kertas.
Inilah mengapa pembentukan hukum di Indonesia harus memperhatikan kearifan lokal, hukum adat, dan nilai-nilai sosial yang telah lama tumbuh di masyarakat.
Contohnya, dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau perikanan tradisional, pemerintah kerap mengakomodasi pendekatan hukum adat agar keputusan yang diambil lebih diterima oleh masyarakat setempat.
Dengan tiga landasan itu, kebijakan hukum nasional bukan hanya kumpulan teks hukum, tapi sistem nilai dan arah pembangunan hukum yang berakar pada jati diri bangsa.
Tujuan Utama: Mewujudkan Supremasi Hukum yang Berkeadilan
Tujuan utama dari kebijakan hukum nasional adalah menciptakan sistem hukum yang adil, berwibawa, dan mampu melindungi kepentingan seluruh warga negara.
Namun, “keadilan” di sini bukan hanya soal menghukum yang bersalah, melainkan tentang menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak secara proporsional.
Dalam kerangka besar pembangunan nasional, kebijakan hukum berperan sebagai pengarah dan pengawal kebijakan publik lainnya.
Misalnya, kebijakan ekonomi, pendidikan, atau lingkungan hidup tidak bisa berjalan tanpa landasan hukum yang kuat.
Beberapa tujuan strategis kebijakan hukum nasional antara lain:
-
Mewujudkan Supremasi Hukum (Rule of Law)
Hukum harus berdiri di atas segalanya, termasuk kekuasaan politik.
Artinya, setiap kebijakan pemerintah, keputusan pengadilan, dan tindakan aparat harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. -
Menegakkan Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Setiap kebijakan hukum wajib menjamin perlindungan terhadap HAM — mulai dari hak hidup, kebebasan berekspresi, hingga hak atas keadilan di pengadilan. -
Meningkatkan Kepastian Hukum
Masyarakat butuh kepastian agar tahu batas hak dan kewajibannya.
Peraturan yang tumpang tindih atau berubah-ubah bisa menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang korupsi. -
Mendukung Pembangunan Nasional
Hukum harus mampu menjadi fasilitator pembangunan — bukan penghambatnya.
Misalnya dengan menyederhanakan birokrasi hukum dalam investasi tanpa mengorbankan prinsip keadilan. -
Meneguhkan Moralitas dan Etika Hukum
Ini sering diabaikan.
Padahal, sebaik apa pun hukum dibuat, tanpa moral penegak hukum yang kuat, hasilnya nihil.
Maka kebijakan hukum nasional juga mencakup pembinaan etika profesi, seperti hakim, jaksa, dan aparat kepolisian.
Dalam konteks global, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan supremasi hukum di tengah tekanan politik, ekonomi, dan teknologi.
Kebijakan hukum nasional harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah moralnya.
Tantangan dan Masalah dalam Pelaksanaan Kebijakan Hukum Nasional
Tidak dapat dipungkiri, kebijakan hukum nasional menghadapi banyak hambatan dalam implementasinya.
Di atas kertas, arah dan tujuannya tampak ideal, tetapi dalam praktik, sering terjadi ketimpangan antara konsep dan realitas.
1. Tumpang Tindih Regulasi dan Peraturan
Indonesia dikenal memiliki “banjir regulasi.”
Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, terdapat ribuan peraturan yang berlaku — mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah.
Banyak di antaranya tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain.
Akibatnya, pelaksanaan kebijakan hukum seringkali membingungkan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri.
Reformasi regulasi menjadi agenda penting agar kebijakan hukum nasional tidak hanya banyak, tapi juga efektif dan konsisten.
2. Lemahnya Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Salah satu ironi terbesar dalam hukum Indonesia adalah adanya kesenjangan antara “hukum yang tertulis” dan “hukum yang dijalankan.”
Kasus korupsi, pelanggaran HAM, hingga penyalahgunaan wewenang masih marak, meski peraturan sudah jelas.
Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Tanpa perbaikan integritas, kebijakan hukum nasional hanya akan jadi slogan tanpa makna.
3. Ketimpangan Akses terhadap Keadilan
Hukum sering kali berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi.
Sementara masyarakat miskin sulit mengakses bantuan hukum yang layak.
Padahal, salah satu tujuan kebijakan hukum nasional adalah menciptakan akses keadilan yang merata.
Upaya pemerintah dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan program pro bono bagi advokat adalah langkah baik, tapi masih terbatas cakupannya.
4. Tantangan Era Digital dan Globalisasi
Kebijakan hukum nasional juga harus menghadapi tantangan baru dari dunia digital: kejahatan siber, pelanggaran data pribadi, hingga penyebaran hoaks politik.
Hukum konvensional seringkali tertinggal dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Selain itu, tekanan global seperti perdagangan internasional dan isu hak asasi lintas negara juga menuntut kebijakan hukum nasional yang adaptif namun tetap berdaulat.
Dengan segala kompleksitas ini, bisa dibilang bahwa pembaruan hukum di Indonesia adalah perjalanan panjang, bukan tujuan instan.
Pembaruan dan Arah Masa Depan Kebijakan Hukum Nasional
Menyadari tantangan di atas, pemerintah dan lembaga hukum kini mulai menata ulang strategi pembangunan hukum nasional.
Langkah-langkah ini bertujuan agar sistem hukum Indonesia tidak hanya responsif terhadap masalah, tapi juga progresif dalam menghadapi masa depan.
1. Reformasi Legislasi dan Kodifikasi Hukum
Salah satu agenda utama adalah penyederhanaan peraturan dan pembaruan KUHP, KUHPerdata, serta undang-undang sektoral agar lebih relevan dengan nilai-nilai masyarakat modern.
Pengesahan KUHP Nasional yang baru, misalnya, merupakan tonggak penting dalam mengakhiri ketergantungan pada warisan hukum kolonial.
2. Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Kebijakan hukum nasional masa depan menekankan pentingnya reformasi institusional di tubuh aparat hukum.
Program digitalisasi proses peradilan (e-court, e-litigation), peningkatan transparansi, dan pelatihan etika profesi menjadi prioritas utama.
3. Akses Keadilan bagi Semua
Masyarakat harus diberi ruang dan fasilitas untuk mencari keadilan tanpa hambatan ekonomi atau birokrasi.
Program seperti legal aid online dan ombudsman digital di beberapa provinsi mulai menunjukkan hasil positif.
4. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional
Dalam konteks global, kebijakan hukum Indonesia harus mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan kedaulatannya.
Misalnya, dalam isu HAM, perdagangan digital, hingga perlindungan lingkungan hidup lintas batas negara.
5. Integrasi Nilai Etika dan Kemanusiaan dalam Kebijakan Hukum
Hukum masa depan bukan hanya soal teks, tapi juga moral.
Etika publik dan akuntabilitas sosial harus melekat pada setiap kebijakan hukum agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan.
Seperti yang pernah diungkapkan oleh almarhum Prof. Satjipto Rahardjo, “Hukum itu bukan menara gading. Ia harus turun ke bumi, berjalan bersama rakyat.”
Penutup: Menuju Hukum Nasional yang Hidup dan Berkeadilan
Kebijakan hukum nasional adalah cermin wajah hukum Indonesia.
Ia menggambarkan bagaimana negara menempatkan hukum sebagai instrumen moral dan sosial untuk menegakkan keadilan.
Namun, keadilan sejati tidak lahir hanya dari undang-undang, tapi dari kesadaran kolektif untuk menghargai hukum itu sendiri.
Pemerintah boleh membentuk kebijakan, tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kebijakan hukum nasional masa depan harus bergerak menuju sistem yang transparan, inklusif, dan berakar pada nilai kemanusiaan.
Hukum yang tidak hanya mengatur, tapi juga mendidik dan memanusiakan.
Dan pada akhirnya, arah kebijakan hukum nasional akan selalu kembali pada satu cita-cita:
“Mewujudkan Indonesia yang adil, beradab, dan berdaulat di bawah supremasi hukum.”
Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Politik
Baca Juga Artikel Dari: Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi
